Mindseat Kami

Kondisi Ideal yang kita Inginkan

Sejarah telah mencatat bahwa Islam sebagai sebuah nilai dan jalan hidup telah menghantarkan umat Islam pada suatu periode kehidupan yang sejahtera dan penuh prestasi, setidaknya hal ini dibuktikan dengan kayanya warisan keilmuan maupun kekayaan fisik yang ditinggalkan oleh umat terdahulu.

Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan misalnya, pada masa khalifah Umar bin Khattab (13-22 H) dan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa kemiskinan telah terhapuskan, hal ini ditunjukkan oleh adanya kenyataan bahwa dana zakat yang terkumpul pada masa itu tidak dapat didistribusikan lagi akibat makin langkanya orang miskin dari tahun ke tahun.

Abu Ubaid (1353 H) meriwayatkan dari Amr bin Shuayb bahwa, “Mu’adz bin Jabal terus menjabat sebagai gubernur semenjak Rasulullah saw. mengutusnya ke Yaman hingga pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

Selang satu tahun menjabat sebagai gubernur, Mu’adz bin Jabal mengirimkan sepertiga dari sadaqah (zakat) yang terkumpul (di Yaman) kepada Umar (di Madinah), namun khalifah Umar menolaknya, seraya berkata: “Saya tidak mengutusmu sebagai seorang pengumpul zakat saja, dan kita tidak ditugaskan untuk itu, saya hanya mengutusmu untuk mengambil dari orang-orang kaya kemudian memberikannya kepada orang miskin”. Mu’adz berkata: “Saya tidak dapat memberikan sesuatu yang tidak seorang pun dapat menerimanya dariku”.

Pada tahun berikutnya, Mu’adz mengirimkan setengah dari sadaqah (zakat) yang terkumpul kepada khalifah Umar (di Madinah), dan terulang dialog yang sama. Setelah tiga tahun berlalu, Mu’adz mengirimkan seluruh sadaqah (zakat) yang terkumpul kepada khalifah Umar. Khalifah Umar pun mengatakan hal yang sama, tetapi Mu’adz kemudian berkata, “(tahun ini) saya tidak menemukan seorang pun (yang butuh dan mau menerima) sadaqah (dana zakat) dariku.”

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (13-22 H) dan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) orang miskin yang berhak menerima zakat menjadi semakin langka dari tahun ke tahun.

Riwayat yang kedua datang dari masa pemerintahan Umar bi Abdul Aziz. Gubernur Mesir mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang menanyakan tentang apa yang harus ia lakukan atas sadaqah (zakat) yang terkumpul, karena ia tidak menemukan seorang miskin pun di seluruh penjuru negeri. Umar menjawab, “belilah budak dan merdekakan mereka, bangunlah tempat-tempat peristirahatan di pingir jalan raya, dan nikahkan para pemuda yang belum menikah”.

Ibnu Katsir meriwayatkan, “Umar menunjuk seorang untuk menggumumkan dan mencari, “siapa yang memiliki hutang? siapa yang masih miskin? siapa yang belum menikah? siapa yang yatim?” di sepanjang jalan dan penjuru kota setiap harinya. (proses ini terus berlanjut) sampai orang-orang ini tidak ditemukan lagi.

Dua riwayat ini merupakan bukti nyata betapa kaum muslimin pernah berada pada puncak kesejahteraan, dan tentunya kondisi demikianlah yang kita dambakan bersama-sama.

Di satu sisi, para aghniya (kaya) sadar akan kewajiban hartanya (zakat, infaq, wakaf, dll), dan kaum fakir miskin di sisi lain, telah terbedayakan sedemikian rupa sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah menjadi muzakki, munfiq atau muwakif baru.

Kalaupun masih ada fakir miskin yang tersisa, mentalitas mereka tidaklah sebagai seorang peminta atau mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Jika realitas berbeda, apa kewajiban kita ?

Namun jika dalam kenyataannya hari ini kita tidak berada dalam kondisi ideal sebagaimana pada masa pemerintahan Islam di atas, dimana pada saat sekarang ini kewajiban zakat telah terabaikan dari diri kaum muslimin, kemiskinan ada dimana-mana, aktivitas dakwah tidak berjalan, pemurtadan dan penyesatan umat kian marak, lantas apakah kita hanya diam berpangku tangan, tentunya tidak, bukan ?

Sebagian dunia Islam mengalami masa kolonialisme baik secara militer maupun melalui infiltrasi pemikiran semenjak abad ke-19, sebagai hasilnya, banyak hukum dan tatanan sosial yang dirubah. Implementasi zakat secara kolektif oleh pemerintah, merupakan salah satu korban dari realitas yang menimpa dunia Islam. Terbuki, bahwa satu-satunya negara yang mewarisi penerapan zakat menurut zaman Nabi saw. adalah Yaman. Namun demikian, hanya zakat pertanian, peternakan, dan zakat fitrah yang dihimpun oleh pemerintah.

Kami jauh lebih suka jika kaum muslimin hidup sejahtera, meskipun tidak ada infaq yang diamanahkan melalui lembaga yang kami kelola, dibandingkan kami menerima infaq atas penderitaan kaum muslimin.

Jika fardu ain pengelolaan zakat oleh pemerintah realitasnya tidak berjalan, maka menjadi fardu kifayah bagi sebagian kaum muslimin untuk menghidupkan Baitulmaal atau lebih khusus Lembaga Amil Zakat demi tegaknya pelaksanaan syariat yang bernama zakat ini, sebagaimana salah satu kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa ‘apa yang menyebabkan tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengannya, maka keberadaannya menjadi wajib’.

Satu hal yang perlu difahami adalah bahwa zakat bukanlah sebuah instrumen untuk melestarikan kemiskinan. Dalam pengertian, dana yang terhimpun dari tahun ke tahun hanya dibagikan begitu saja, tanpa adanya target untuk melepaskan kondisi si penerima melalui hal-hal yang bersifat produktif agar dikemudian hari mereka bisa menjadi muzakki-muzakki baru.

Kita harus memposisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, meskipun di sisi lain zakat juga memiliki efek pengentasan kemiskinan, atau yang sering diistilahlkan dalam literatur fiqih dengan “memberdayakan orang miskin” (Qaradawi 1973). Oleh karena itu, kaidah “memberdayakan orang miskin” menjadi prinsip yang dijadikan pedoman dalam menentukan kriteria distribusi untuk menghapuskan kemiskinan dari orang-orang yang dituju (target zakat).

Satu ketentuan fiqih yang sangat penting tentang pedoman umum distribusi zakat menyebutkan bahwa yang dimaksud target kemiskinan adalah seorang yang mampu bekerja dengan tingkat kebutuhan tertentu, agar menjadi pekerja yang lebih produktif, sehingga ia bisa mendapatkan penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhannya, baik melalui program-program pelatihan, rahabilitasi, permberian perangkat dan modal keahlian untuk memulai usaha, dan lain-lain.

Kemiskinan dan penderitaan kaum muslimin memang sebuah realitas yang patut kita terima sebagai suatu kelemahan, dan oleh karena itu menuntut kepedulian kita bersama. Namun, seharusnya kita juga mampu menyikapi realitas ini secara benar, bahwa kepedulian dan ikatan persaudaraan kaum muslimin adalah karena satu ikatan akidah, bukan semata-mata karena ikatan kemanusiaan (humanisme) sempit.

Maka sudah seharusnya kaum muslimin memiliki satu rasa jika terdapat saudaranya di belahan bumi manapun yang menderita atau tersakiti, tanpa menunggu sentuhan potret-potret ataupun iklan-iklan yang terkesan ‘menjual’ kemiskinan dan penderitaaan kaum muslimin tersebut.

Sebagai Baitulmaal atau Lembaga Amil Zakat, tentunya kita tidak menghendaki adanya kemiskinan dan penderitaan di tubuh kaum muslimin. Kami jauh lebih suka jika kaum muslimin hidup sejahtera, meskipun tidak ada infaq yang diamanahkan melalui lembaga yang kami kelola, dibandingkan kita menerima infaq atas penderitaan kaum muslimin.

Meskipun dalam kenyataannya realitas berkata lain, dimana jalan penyelesaiannya harus kita upayakan sesuai dengan tutntunan syariat yang ada. Barangkali inilah mindset yang perlu kita tanamkan baik dalam diri kami sebagai pengelola Baitulmaal maupun bagi kaum muslimin pada umumnya. Wallahu’alam